Universitas Padjadjaran dan para pengemudi ojek online akhirnya mencapai kesepakatan terkait pengaturan akses keluar masuk kawasan Kampus Jatinangor. Kesepakatan itu lahir setelah sempat muncul protes dari para pengemudi, terutama terkait pembatasan akses yang dinilai menyulitkan mobilitas mereka saat mengantar dan menjemput penumpang di area kampus. Dalam kesepakatan terbaru, pengemudi transportasi online roda dua maupun roda empat diperbolehkan masuk ke kawasan kampus melalui Gerbang D dengan menggunakan kartu uang elektronik, dan tarifnya nol rupiah selama 15 menit. Untuk keluar, mereka diarahkan melalui Gerbang C di sekitar Bale Wilasa 1.
Langkah ini terasa penting karena memperlihatkan bahwa persoalan akses di lingkungan kampus tidak selalu harus berakhir dengan konflik berkepanjangan. Justru lewat komunikasi dan negosiasi, dua kepentingan yang sama-sama punya alasan kuat bisa dipertemukan. Dari sisi kampus, pengaturan akses tentu berkaitan dengan ketertiban, keamanan, dan pengelolaan lalu lintas internal. Dari sisi pengemudi ojol, akses masuk kampus bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga berkaitan langsung dengan pekerjaan harian mereka. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa ruang dialog masih bisa menjadi jalan keluar paling sehat.
Gerbang D Kembali Jadi Titik Masuk yang Penting
Salah satu inti kesepakatan adalah dibukanya kembali akses masuk melalui Gerbang D atau area Tugu Makalangan bagi pengemudi ojol dan taksi online. Dalam aturan yang disepakati, akses tersebut diberikan dengan sistem e-money bertarif nol rupiah selama 15 menit. Ketentuan ini bukan sekadar teknis, tetapi sangat menentukan ritme mobilitas di sekitar kampus. Dengan akses yang jelas, proses penjemputan dan pengantaran menjadi lebih tertata dan tidak lagi memicu ketidakpastian di lapangan.
Bagi pengemudi, keputusan ini jelas menjadi kabar baik. Sebelumnya, pembatasan akses sempat memicu keresahan karena dianggap menghambat ruang gerak mereka di kawasan kampus yang cukup ramai aktivitas. Banyak mahasiswa dan civitas akademika mengandalkan layanan transportasi online untuk mobilitas harian, sehingga akses ojol ke area kampus memang menjadi kebutuhan nyata, bukan sekadar fasilitas tambahan. Dengan dibukanya lagi Gerbang D, setidaknya ada jalur resmi yang memberi kepastian bagi semua pihak.
Akses Keluar Diatur agar Lalu Lintas Lebih Tertib
Kesepakatan ini tidak hanya mengatur pintu masuk, tetapi juga jalur keluar. Pengemudi diwajibkan keluar melalui Gerbang C yang berada di sekitar Bale Wilasa 1. Pengaturan seperti ini penting karena kampus bukan hanya ruang akademik, tetapi juga kawasan dengan lalu lintas internal yang harus dijaga agar tidak semrawut. Dengan pemisahan jalur masuk dan jalur keluar, kampus berupaya menciptakan arus kendaraan yang lebih tertib serta mengurangi potensi penumpukan di titik tertentu.
Dari sudut pandang pengelolaan kawasan, langkah ini cukup masuk akal. Kampus besar seperti Unpad Jatinangor menampung aktivitas ribuan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga tamu setiap harinya. Tanpa pengaturan lalu lintas yang jelas, kawasan bisa dengan cepat menjadi padat dan mengganggu aktivitas akademik. Karena itu, kesepakatan ini dapat dilihat sebagai kompromi yang mencoba mengakomodasi kebutuhan pengemudi ojol tanpa mengorbankan ketertiban ruang kampus.
Kesepakatan Ini Menunjukkan Kampus Mau Mendengar
Ada satu hal yang patut diapresiasi dari peristiwa ini, yaitu kemauan pihak kampus untuk membuka ruang dialog. Dalam banyak kasus, kebijakan pengelolaan akses sering dianggap final dari atas dan sulit dinegosiasikan. Namun dalam kasus Unpad Jatinangor, protes yang sempat muncul justru berujung pada penandatanganan surat kesepakatan bersama antara pihak kampus dan perwakilan komunitas ojol. Penandatanganan itu dilakukan oleh Direktur Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana Unpad Edward Henry bersama perwakilan Forum Aliansi Komunitas Ojek Jatinangor Jimmy Syahiran.
Ini penting karena memperlihatkan bahwa kampus tidak menutup mata terhadap persoalan di lapangan. Ketika sebuah kebijakan menimbulkan dampak nyata bagi kelompok tertentu, mendengar masukan langsung dari pihak yang terdampak adalah langkah yang sehat. Kesepakatan ini bukan berarti semua pihak langsung mendapatkan semua yang diinginkan, tetapi setidaknya ada titik temu yang menunjukkan itikad baik dari kedua belah pihak.
Ojol Bukan Sekadar Transportasi, Tapi Bagian dari Ekosistem Kampus
Kalau dilihat lebih jauh, persoalan akses ini juga mengingatkan kita bahwa layanan transportasi online kini sudah menjadi bagian dari ekosistem kampus. Mahasiswa menggunakan ojol untuk datang ke kelas, pulang ke kos, membeli kebutuhan harian, sampai berpindah antar-fakultas. Di banyak kampus besar, peran ini sudah tidak bisa dipandang kecil. Ojol bukan hanya pelengkap, tetapi sudah menjadi salah satu penopang mobilitas keseharian.
Karena itulah, penataan akses terhadap mereka perlu dilakukan dengan pendekatan yang realistis. Menutup akses sepenuhnya mungkin terlihat rapi secara administratif, tetapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Sebaliknya, membuka akses tanpa aturan juga bisa menimbulkan kekacauan. Solusi terbaik memang biasanya berada di tengah: memberi akses yang jelas, terbatas, dan terukur. Itulah yang tampaknya sedang dicoba melalui kesepakatan ini.
Ketertiban Kampus dan Kepentingan Pekerja Harus Sama-Sama Dijaga
Salah satu pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa kepentingan kampus dan kepentingan pekerja informal seperti ojol tidak harus saling meniadakan. Keduanya bisa dijaga bersama jika ada aturan yang disusun dengan akal sehat. Kampus tentu berhak menjaga keamanan dan keteraturan kawasannya. Tetapi di sisi lain, para pengemudi ojol juga punya hak untuk bekerja secara layak dalam ruang yang memang menjadi bagian dari rute layanan mereka.
Kesepakatan akses 15 menit, jalur masuk khusus, serta jalur keluar yang ditentukan adalah bentuk kompromi yang cukup rasional. Ini menunjukkan bahwa pengaturan tidak harus selalu dibangun dengan pendekatan larangan total. Kadang, solusi yang lebih efektif justru hadir dari pembatasan yang jelas dan operasional yang bisa dijalankan bersama. Kalau diterapkan dengan disiplin, model seperti ini bisa menjadi contoh bagi kawasan kampus lain yang punya persoalan serupa.
