Kabar mengenai mahasiswa Universitas Diponegoro atau Undip yang diduga menjadi pelaku pelecehan seksual kembali menjadi sorotan publik. Isu ini ramai dibicarakan setelah informasi tentang dugaan pelecehan menyebar di media sosial dan dikaitkan dengan kasus kekerasan terhadap seorang viral mahasiswa undip. Situasi ini membuat perhatian publik terbelah: di satu sisi ada dugaan pelecehan seksual yang harus ditangani serius, di sisi lain ada kekerasan fisik yang juga tidak bisa dibenarkan.
Dalam kasus seperti ini, penting untuk melihat persoalan secara hati-hati. Dugaan pelecehan seksual tidak boleh dianggap remeh, tetapi proses penanganannya juga harus mengikuti mekanisme yang adil, aman bagi korban, dan tidak berubah menjadi aksi main hakim sendiri. Kampus memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan semua laporan diproses sesuai aturan, sementara korban mendapat perlindungan dan pendampingan.
Undip sendiri menyatakan bahwa dugaan pelecehan tersebut telah masuk dalam perhatian kampus. Pihak kampus juga menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tidak dapat ditoleransi. Dalam pemberitaan yang beredar, pihak Undip menyebut kasus dugaan pelecehan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal yang berlaku, disertai pendampingan dan perlindungan bagi pihak pelapor atau korban.
Dugaan Pelecehan Tidak Boleh Tenggelam oleh Kasus Kekerasan
Yang membuat kasus ini rumit adalah munculnya dugaan pengeroyokan terhadap viral mahasiswa undip yang disebut pernah dilaporkan terkait pelecehan seksual. Dalam situasi seperti ini, publik sering kali lebih cepat bereaksi pada bagian yang paling viral: foto luka, video, potongan cerita, atau narasi yang paling emosional. Akibatnya, akar masalah bisa kabur.
Jika benar ada laporan pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswi, maka laporan tersebut harus tetap diproses secara serius. Dugaan kekerasan fisik terhadap terlapor tidak boleh membuat dugaan pelecehan seksual hilang dari perhatian. Sebaliknya, dugaan pelecehan seksual juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan pengeroyokan atau kekerasan massa.
Dua hal ini harus dipisahkan secara hukum dan etik. Dugaan pelecehan seksual harus ditangani oleh mekanisme kampus dan aparat jika diperlukan. Dugaan pengeroyokan juga harus diproses sesuai hukum. Kampus perlu memastikan bahwa tidak ada pihak yang dibiarkan mencari keadilan sendiri dengan cara kekerasan.
Tindak Lanjut Kampus: Penelusuran dan Mekanisme Internal
Tindak lanjut pertama yang penting adalah penelusuran fakta. Kampus tidak bisa hanya mengandalkan viralnya unggahan media sosial. Harus ada pemeriksaan terhadap laporan, keterangan korban, saksi, bukti komunikasi, kronologi, dan pihak-pihak terkait. Proses ini perlu dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, seperti dekanat, Satgas PPKS, dan unit kampus lain yang relevan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, pihak Undip menyatakan akan mempelajari kabar dugaan pelecehan, meski pada saat itu disebut belum ada aduan langsung dari korban dalam kasus viral yang berbeda pada 2024. Pihak kampus juga meminta korban melapor ke Satgas PPKS agar penanganan bisa berjalan melalui jalur resmi.
Untuk kasus terbaru yang dikaitkan dengan pengeroyokan, pihak Undip melalui pernyataan yang dikutip media menyebut laporan dugaan pelecehan telah diterima dari dekanat dan akan ditindaklanjuti melalui prosedur internal. Kampus juga menyatakan akan memberi pendampingan serta perlindungan kepada pihak korban atau pelapor.
Langkah seperti ini penting karena kasus kekerasan seksual membutuhkan penanganan yang sensitif. Korban harus merasa aman untuk melapor. Identitas korban harus dijaga. Proses pemeriksaan harus menghindari tekanan, intimidasi, atau pertanyaan yang menyudutkan korban.
Peran Satgas PPKS Undip
Satgas PPKS menjadi elemen penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Undip sudah memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai bagian dari komitmen kampus dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Undip juga pernah mengadakan sosialisasi bertema “Sinergitas Fakultas & Universitas dalam Peran Pengupayaan UNDIP Aman dari Kekerasan Seksual” untuk memperkuat pemahaman soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Peran Satgas PPKS bukan hanya menerima laporan. Satgas juga harus memastikan korban mendapat informasi tentang haknya, akses pendampingan, perlindungan dari intimidasi, serta proses penanganan yang tidak merugikan korban. Dalam kasus yang viral, Satgas juga perlu menjadi kanal resmi agar publik tidak hanya bergantung pada potongan informasi media sosial.
Namun, efektivitas Satgas juga perlu terus diperkuat. Dalam berbagai kasus kekerasan seksual di kampus, tantangan yang sering muncul adalah korban takut melapor, proses dianggap panjang, transparansi terbatas, dan kekhawatiran terhadap stigma. Karena itu, kampus harus memastikan Satgas bekerja cepat, ramah korban, dan dipercaya viral mahasiswa undip.
Perlindungan Korban Harus Jadi Prioritas
Dalam kasus dugaan pelecehan seksual, perlindungan korban tidak boleh menjadi formalitas. Korban atau pelapor sering menghadapi tekanan sosial, rasa takut, rasa malu, ancaman, atau kekhawatiran disalahkan. Apalagi jika kasus sudah viral, beban psikologis bisa semakin besar.
Kampus harus memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi. Artinya, korban tidak boleh dipaksa mengulang cerita berkali-kali kepada banyak pihak tanpa kebutuhan jelas. Identitas korban tidak boleh disebar. Proses pemeriksaan harus dilakukan dengan pendekatan yang aman dan tidak menghakimi.
Selain itu, kampus perlu memberi akses konseling psikologis, pendampingan akademik, dan perlindungan dari kontak langsung dengan terlapor jika memang diperlukan. Jika korban berada dalam satu fakultas, organisasi, kelas, atau lingkungan pergaulan yang sama dengan terlapor, kampus harus membuat langkah pencegahan agar korban tidak terus merasa terancam.
Terduga Pelaku Tetap Berhak atas Proses yang Adil
Meski perlindungan korban sangat penting, proses penanganan juga harus tetap adil. Terduga pelaku berhak diperiksa sesuai prosedur. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijaga sampai ada keputusan resmi. Ini penting agar kampus tidak hanya bergerak berdasarkan tekanan media sosial.
